Beberapa Masalah dalam Regulasi Tahapan Pencalonan Pemilu 2014

Abstrak

Beberapa kebijakan KPU yang tertuang dalam Peraturan KPU menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Hal yang menonjol adalah terkait pemunduran jadwal pentahapan pencalonan calon legislatif (caleg), yang berimbas kepada status caleg itu sendiri, di mana para caleg banyak yang terancam “gugur” karena aturan tertentu yang ada dalam Peraturan KPU. Selain itu, banyaknya perubahan pentahapan pencalonan caleg dalam kurun waktu satu tahun terakhir menimbulkan pandangan negatif bahwa KPU tunduk pada kekuatan politik tertentu. Hal yang direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah, setiap langkah yang akan diambil KPU seharusnya senantiasa dikonsultasikan dahulu terhadap DPR RI dan Pemerintah, dan perlu ada kesadaran dari KPU bahwa kewenangan atributif yang melekat padanya dibatasi oleh UU dan etika politik.

 A. Pendahuluan

Masa-masa perekrutan calon anggota legislatif (caleg) oleh partai-partai politik yang dinyatakan bisa mengikuti Pemilu Legislatif Tahun 2014 telah dilangsungkan. Regulasi yang mengatur masalah pencalonan pemilu legislatif tahun 2014 semakin ketat, setidaknya jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2009. Bahkan beberapa ketentuan sempat membuat sejumlah partai politik bekerja keras dalam memformulasikan daftar calon sementara (DCS) yang mulai didaftarkan ke KPU pada tanggal 9 April 2013.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Peraturan KPU) No. 7 Tahun 2013 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan KPU No. 13 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota masih menyimpan sejumlah kejanggalan.

Selain itu, KPU juga mengubah tahapan Pemilu dengan mengubah Peraturan KPU No. 7 Tahun 2012 menjadi Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013. Peraturan KPU baru itu tidak saja menimbulkan perubahan tapi tidak sinkron dengan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan.

 

 

Calon anggota legislatif yang diajukan semua partai peserta Pemilu 2014 terancam tidak dapat memenuhi syarat. Pencalonan berpotensi tidak sah terkait ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) yang mensyaratkan bakal calon anggota legislatif harus terdaftar sebagai pemilih.

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin mengatakan, semua bakal caleg belum pernah ditetapkan terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS) dan/atau daftar pemilih tetap (DPT). Padahal, dalam UU Pemilu, warga negara Indonesia baru bisa dikategorikan terdaftar sebagai pemilih apabila telah ditetapkan dalam DPS/DPT oleh KPU. Adalah pelanggaran terhadap UU Pemilu jika KPU kemudian menetapkan bakal caleg terdaftar sebagai pemilih berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan jajaran KPU.

Merujuk pada Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013 tentang jadwal tahapan, penetapan DPS baru dilakukan pada Juli 2013 dan penetapan DPT di kabupaten/kota baru mulai September 2013. Adapun batas waktu penyerahan dokumen persyaratan bakal caleg ke KPU pada 22 April.

Dengan demikian patut diduga KPU telah melakukan kekeliruan yang cukup fatal dalam menyusun jadwal tahapan Pemilu. Itu karena, menurut Pasal 4 UU Pemilu, tahapan penyusunan daftar pemilih telah ditempatkan sebagai tahapan Pemilu yang kedua, sementara tahapan pencalonan berada pada tahapan keenam.

B. Beberapa Masalah

Aturan yang dikeluarkan KPU memang terkesan “mengada-ada.” Alasannya adalah bahwa pada Pasal 51 ayat 1 huruf I dalam UU Pemilu hanya menegaskan bahwa bakal caleg harus memenuhi persyaratan terdaftar sebagai pemilih setelah KPU menetapkan orang tersebut sebagai pemilih dalam DPT.

Hal tersebut akan mengundang pertanyaan kritis, mengapa KPU membuat peraturan yang memberatkan kepada caleg. Tindakan KPU yang memperberat caleg ini bisa saja dikualifikasikan sebagai upaya menghalangi hak orang untuk menjadi caleg.

Selanjutnya, implikasi dari perubahan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2012 menjadi Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013 adalah bahwa dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 disebut istilah ‘masa perbaikan DCS’, istilah ini tidak dikenal dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013. Dengan demikian, istilah itu tentunya akan menimbulkan kebingungan, yaitu apakah istilah tersebut mengacu pada jadwal masa ‘Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota’ tanggal 9–22 Mei 2013, atau pada saat DCS sudah ditetapkan yaitu masa ‘Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.’

Kebingungan yang akan ditimbulkan adalah dikarenakan dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013, Pasal 30 ayat (2), Penerimaan masukan dan/atau tanggapan masyarakat terhadap DCS adalah 10 hari sejak DCS diumumkan. Sedangkan dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013, jadwal penerimaan masukan dan atau tanggapan masyarakat terhadap DCS adalah tanggal 14–27 Juni 2013 atau 14 hari.

Selain itu, dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 Pasal 31 ayat (1), Permintaan klarifikasi kepada parpol atas masukan dan atau tanggapan masyarakat terhadap DCS, paling lambat dua hari sejak berakhirnya masa masukan dan tanggapan dari masyarakat. Sedangkan dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013, jadwal permintaan klarifikasi kepada parpol adalah tanggal 28–4 Juli 2013 atau tujuh hari.

Hal lain yang dapat dicermati adalah bahwa dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013, Pasal 31 ayat (4) terkait Pemberitahuan penggantian calon, paling lambat tiga hari sejak diterimanya hasil klarifikasi. Sedangkan dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013, jadwal pemberitahuan penggantian DCS adalah tanggal 19–25 Juli 2013 atau tujuh hari.

Terkait penggantian calon dalam hal calon dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) berdasarkan klarifikasi parpol (Pasal 31 ayat 5), pengajuannya adalah tujuh hari. Hal ini berbeda dengan ketentuan pengajuan pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) yang menggunakan ketentuan 14 hari, sedangkan dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013 jadwal Pengajuan penggantian bakal calon adalah tanggal 26 Juli sampai dengan 1 Agustus 2013 atau tujuh hari.

Hal penting selanjutnya adalah bahwa dalam Pasal 31 ayat (6) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan pengganti calon Anggota selama tiga hari. Sedangkan dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013,Verifikasi pengganti DCS adalah tanggal 2–8 Agustus 2013 atau tujuh hari.

Dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013 jadwal Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) adalah tanggal 9–22 Agustus 2013 atau 14 hari, sedangkan dalam sosialisasi KPU menyampaikan penyusunan DCT adalah lima hari.

Hal membingungkan yang terakhir adalah bahwa masa pengumuman DCT dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 adalah satu hari, sedangkan dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013 adalah tanggal 23–25 Agust 2013 atau tiga hari.

Bila dicermati, ada beberapa hal yang menyebabkan pemunduran tahapan itu terjadi. Pertama, karena kualitas dari para komisioner yang belum maksimal. Kapasitas mereka masih perlu dipertanyakan. Perubahan demi perubahan atas suatu Peraturan KPU membuktikan hal itu. Belum genap satu tahun mereka menjabat, Peraturan KPU tentang jadwal tahapan saja sudah berubah sebanyak lima kali. Mulai dari Peraturan KPU No. 7 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 14 Tahun 2012, No. 18 Tahun 2012, dan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013. Padahal, Komisioner KPU pada Pemilu 2009 saja yang oleh banyak kalangan dinilai tidak profesional, tidak pernah merubah satu aturan sebanyak lima kali dalam satu tahun.

Kedua, hal itu terjadi karena kemandirian para Komisioner KPU belum begitu kukuh. Di antara perubahan demi perubahan itu justru teridentifikasi karena mereka terkesan tunduk pada kepentingan pihak tertentu. Sebagai contoh, Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013 diduga kuat terbit karena adanya permintaan dari parpol tertentu. Di sini kita tidak bisa menyalahkan bila sebagian kalangan menilai KPU telah kehilangan rohnya sebagai lembaga yang mandiri dan profesional.

Hal lain yang bisa kita lihat adalah bahwa boleh jadi perubahan yang berulang-ulang itu akibat proses penyusunan Peraturan KPU tidak dilakukan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana pelibatan masyarakat dalam proses penyusunannya masih sangat minim.

 

C. Penutup

Terkait tahapan, UU Pemilu khususnya Pasal 4 ayat (2) dengan jelas mengatur bahwa tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih lebih dahulu dari tahapan pencalonan, dimana tahapan pendaftaran pemilih ditempatkan pada urutan dua sementara pencalonan pada urutan enam, maka seharusnya, yang didahulukan adalah tahapan penyusunan daftar pemilih.

Terkait perubahan Peraturan KPU (Peraturan KPU) No. 7 Tahun 2012 menjadi Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013, khususnya dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013, di mana disebutkan istilah ‘masa perbaikan DCS,’ maka rekomendasinya adalah bahwa seharusnya dipakai bukan masa perbaikan DCS melainkan “Masa Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.”

Adapun rekomendasi yang lebih umum adalah bahwa perubahan Peraturan KPU harusnya dikonsultasikan dengan DPR secara intensif sebagaimana amanat UU agar ada penjelasan yang menyeluruh dan lengkap tentang UU sebelum dijabarkan dalam Peraturan KPU. Selama ini, apabila ada kritik terhadap Peraturan KPU, lembaga penyelenggara pemilu itu selalu berdalih bahwa yang dilakukan sudah dikonsultasikan dengan DPR dan Pemerintah sebagaimana perintah UU Pemilu. Selain itu, KPU selalu berdalih bahwa KPU hanya menjalankan kewenangan atributif yang diberikan oleh UU.

Perlu diingat bahwa rapat ‘konsultasi’ dengan DPR tidak menjadi jaminan adanya kepastian hukum bahwa Peraturan KPU sudah benar dan tidak dapat digugat di lembaga peradilan. Faktanya, KPU dan DPR tidak pernah final membahas materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan KPU sebagai tindak lanjut UU. Faktanya pula KPU sering kali terkesan “arogan

untuk menerima masukan dari anggota DPR yang bukan pimpinan atas dalih kewenangan atributif. Hal ini tidak boleh terjadi lagi. KPU harus diingatkan bahwa kewenangan atributif yang diberikan oleh UU kepada KPU bukan tanpa batasan melainkan dibatasi oleh UU, etika, dan moral.

Terakahir, atas semua proses pencalonan tersebut, terdapat tahapan pengajuan keberatan bagi para calon kepada Bawaslu dan selanjutnya kepada PT TUN dan MA sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

Rujukan:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

5. “Regulasi Pencalegan 2014 Lebih Ketat,” http://www.suaramerdeka.com, diakses 8 April 2013.

6. “Peraturan KPU No. 13 bisa Sebabkan Seluruh Caleg Gugur,” http://www. metrotvnews.com, diakses 9 April 2013.

7. “Caleg DPR/DPRD 2014 yang diajukan Parpol Terancam,” http://www.pikiran-rakyat.com, diakses 9 April 2013.

bagan penyelesaian sengketa pemilu di PT TUN dan MA

Aceh di serbu Gempa

empa bumi mengguncang wilayah Aceh, Selasa (2/7/2013), sekitar pukul 14.40 WIB. Gempa tersebut dirasakan cukup kuat oleh sebagian besar masyarakat pesisir Aceh.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, getaran gempa dirasakan warga Banda Aceh, Sigli, Bireuen, dan Aceh Utara. Warga mengaku getaran gempa cukup lama dan berayun, membuat masyarakat berhamburan ke luar rumah untuk menyelamatkan diri.

Kendati belum diketahui baik kerusakan maupun korban jiwa akibat gempa yang baru saja terjadi, masyarakat mengaku waswas akan terjadinya gempa bumi susulan.

“Gempa kali ini termasuk lama, hampir tiga menit berayun-ayun,” ujar Mustafa (45), warga Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.

Ia mengaku resah dan khawaitr akan terjadi gempa susulan di malam hari.

Informasi dari situs resmi BMKG menyebutkan, gempa tersebut berkekuatan 6,2 SR dan berpusat di 35 km Barat Daya Kabupaten Bener Meriah, Nangroe Aceh Darussalam (NAD), 43 km tenggara Kabupaten Bireuen, 50 km barat laut Kabupaten Aceh Tengah. Kedalaman gempa mencapai 10 km dan tidak berpotensi tsunami.

S: http://regional.kompas.com/read/2013…ir.Berhamburan

 

for picture

warga-apiunggun-iloveaceh 198484_620 GempaAceh011372780521_preview GempaAceh051372780531_preview GempaAceh061372780533_preview GempaAceh071372780536_preview GempaAceh151372783394_preview GempaAceh161372783399_preview GempaAceh171372783404_preview GempaAceh181372783410_preview gempa-dampak korban-luka-luka twitteraceh

 

AbstrakDPR RI menjadwalkan pengesahan RUU tentang Desa pada

Abstrak
DPR RI menjadwalkan pengesahan RUU tentang Desa pada April 2013. RUU yang
terdiri dari 18 bab, 96 pasal dan 445 DIM tersebut saat ini tengah dibahas dalam rapatrapat
Panitia Kerja (Panja). Dari sepuluh isu krusial, ada lima isu yang gradasi krusialnya
tinggi, yakni pengaturan tentang desa adat, keuangan desa, masa jabatan kepala desa,
penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD). Di antara lima isu tersebut, isu tentang keuangan desa merupakan isu yang paling
krusial, karena memberikan harapan besar kepada pemangku kepentingan di desa dan
menjadi komoditas politik para politisi di DPR.

Sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam Rapat Pansus RUU tentang Desa, pengesahan RUU Desa dijadwalkan April 2013. Menurut pemberitaan media massa, Mendagri Gamawan Fauzi menghendaki RUU tentang Desa sebaiknya dibahas pasca Pemilu 2014, guna menghindari politisasi pembahasan RUU tersebut. Sebaliknya,
pihak DPR RI menghendaki RUU Desa sebisa mungkin segera diselesaikan.
Banyak yang berkepentingan dengan pembahasan RUU Desa, mulai dari para
anggota Dewan, lembaga-lembaga seperti Parade Nusantara, Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, Persatuan Perangkat Desa Indonesia,

Aliansi Desa Indonesia, Asosiasi Kepala Desa, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Janji para politisi yang akan memperjuangkan agar satu desa mendapat aliran dana APBN 1 Miliar membuat lembaga-lembaga yang mengatasnamakan kepedulian pada desa semakin intensif mendesak RUU Desa untuk segera diundangkan. Dari besarnya animo para pemangku kepentingan terhadap RUU Desa, serta mengingat RUU tersebut menyentuh masyarakat di tingkat grass-roots, menjadikan RUU Desa bermuatan politik tinggi. Desa beserta komunitasnya menjadi isu seksi untuk dijadikan sebagai komoditas politik. Apa sebenarnya muatan/isu-isu krusial yang diatur dalam RUU tentang Desa?

 

Berlanjut

Pasal siluman Lapindo

Keluarga Abu Rizal Bakrie (ARB) sedang berbunga bunga dengan keberhasilan Partai Golkar mengendalikan  Koalisi Setgab pendukung pemerintah di Parlemen. Harus diakui kemampuan dan pengalaman Golkar sejak Orde Baru hingga kini masih yang paling lihai diantara semua partai di Indonesia saat ini.

Celakanya, kelihaian politisi Partai itu sering digunakan bukan untuk kepentingan rakyat yang lemah melainkan hanya untuk kepentingan politik kelompok, orang  per orang, bersifat sesaat dan cenderung sesat.

Tuduhan ini sebenarnya  tidak bersifat baru sebab sejak lama sepak terjang Golkar hingga kini masih menggunakan pola yang sama “tidak jauh dari kekuasaan, urusan rakyat belakangan”.

Kejadian politik terakhir menjadi bukti bagaimana Partai Golkar mengendalikan koalisi dalam rapat paripurna DPR dengan “mengunci” dukungan penuh agar disetujuinya UU RAPBN-P 2013 usulan pemerintah. Terlepas dari penolakan yang gigih dari opposisi dan mahasiswa serta buruh, Golkar berhasil menonjolkan isu kenaikan BBM dengan kompensasi BALSEM-nya.

Topik  panas dan sensitif seputar kenaikan BBM dan keberadaan BLSM telah membuat Demokrat dan PKS sibuk saling sikut, sementara PDIP dan Pemerintah saling adu argumen yang masuk akal untuk menyelamatkan anggaran negara.

Ditengah hiruk pikuk ini, Golkar yang benar benar mengendalikan pemerintahan SBY dan koalisinya secara diam diam berhasil memasukkan “anggaran untuk lumpur Lapindo” tanpa sempat ditentang pihak Opposisi. Skak Mat!!!.

Koalisi dengan sadar atau tidak telah melegalkan uang rakyat untuk membiayai bencana lumpur di Sidoarjo yang diakibatkan  kerakusan dan keteledoran pihak Lapindo  Brantas.

PDIP sejauh ini mengaku kecolongan oleh anggaran untuk BPLS yang seperti siluman itu hingga menjadi legal dengan disahkannya UU APBN-P 2013 melalui mekanisme voting. Anggaran untuk lumpur Lapindo sebenarnya tidak menjadi masalah yang besar mengingat pos anggaran untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sudah ada pada tahun tahun sebelumnya. Masalahnya adalah dengan anggaran yang ada dan tersedia, dengan jumlah puluhan milliar Rupiah, nasib para korban terdampak lumpur Sidoarjo belum juga jelas setelah bertahun -tahun.

Hak masyarakat korban dampak lumpur sampai saat ini masi banyak yang  belum terpenuhi sesuai janji dari pihak Bakrie melalui PT. Lapindo Brantas selaku yang bertanggung jawab. Alokasi anggaran untuk BPLS sejauh ini tidak jelas penggunaaanya  mengingat aksi masyarakat yang menjadi korban sering membuat proses penanggulangan terhenti karena diblokir warga.

Aksi pemblokiran ini patut dianggap sebagai kegagalan keluarga Bakrie memenuhi tanggung jawab mereka dan mengingatkan kita bahwa masih banyak warga yang belum mendapatkan hak mereka.

Bencana Lapindo di Sidoarjo telah mengundang penggunaan uang negara sesuai Pasal 9 APBNP 2013 yang berisi pengalokasian dana negara sebesar Rp 155 miliar untuk penanggulangan Lapindo sepertinya  tidak diketahui seluruh pimpinan DPR.

Dalam Pasal 9 UU APBN Perubahan 2013 mengalokasikan dana sebesar Rp 155 miliar untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lumpur Lapindo pada 3 desa, yang meliputi Desa Besuki, Desa Kedungcangring, dan Desa Pejarakan. Juga meliputi 9 rukun tetangga di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi.

Sementara, berdasarkan data yang diperoleh dari Sekretariat Komisi V, terdapat dana anggaran untuk BPLS tahun anggaran 2014 sebesar Rp 845,1 miliar, yang telah diajukan dalam pagu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada Rabu 19 Juni lalu. Dana itu telah mendapat persetujuan dari Komisi V DPR yang ditandatangani Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PAN Laurens Bahang Dama.

 

Dengan membebani uang negara sedemikian besarnya, ARB tanpa beban moran masih bersikukuh mencalonkan diri sebagai Presiden 2014 mendatang melalui kendaraan partai Golkarnya. Jika kelak ia terpilih, bukankan ada kemungkinan lebih banyak uang negara habis untuk menutupi semua kerugian yang diakibatkan perusahaan keluarga Bakrie itu?

 

Jika itu terjadi, maka sekali lagi negara akan seperti lumbung kas dan sedekah untuk Abu Rizal  Bakrie. Secara logika, uang yang sudah dikeluarkan, baik itu untuk kerugian perusahaan di Sidoarjo, untuk iklan kampanye pribadi dan sebagainya, harus kembali, meski itu uang negara, uang rakyat dan tentunya melalui cara yang legal di DPR nanti.

 

Hingga kapa negara ini akan membiarkan sedekah untuk Bakrie?

“Baca Ini!!” Kajian Kebijakan Konversi Dari BBM Ke BBG Untuk Kendaraan

RINGKASAN
Peningkatan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun di Indonesia meningkat pesat, hal
liD menimbulkan berbagai dampak, diantaranya meningkatnya penggunaan bahan bakar
minyak (BBM) sedangkan cadangan minyak di dalam negeri semakin sedikit sehingga
pemerintah harus mengimpor minyak dan berdampak langsung pada pengalokasian dana
untuk subsidi BBM tersebut. Selain masalah subsidi dan meningkatnya pemakaian BBM,
dampak yang tidak kalah penting adalah mengenai pencemaran udara, semakin banyak
kendaraan bermotor maka semakin besar pula polusi yang dihasilkannya. Oleh karena itu,
perlu pergantian BBM ke bahan bakar yang ramah lingkungan, salah satunya adalah bahan
bakar gas (BBG ).

Dalam Kajian ini telah dilakukan pengumpulan data, baik data sekunder yang
diambil dari literatur dan website, juga telah dilakukan audiensi dengan instansi terkait seperti
Dishub Kota Bandung, BPLHD Jawa Barat, Dishub Propinsi Jawa Barat, Dishub Kota Bogor,
Dishub Kota Cirebon, Perusahaan Gas Negara dan Dishub Kota Bekasi. Dari data-data yang
didapat dari instansi tersebut kemudian data yang ada dianalisis sehingga menghasilkan
rekomendasi kajian sementara yang kemudian dibahas lagi pada saat acara Round Table
Discussion (RTD) yang mengundang instansi terkait dan pihak swasta. Hasil dari RTD ini
dirumuskan dalam bentuk rekomendasi yang isinya antara lain : program konversi dari BBM
ke BBG perlu dijadikan sebagai program nasional, dibentuk koordinator yang tugasnya
mengkoordinir dan mensinergikan instansi-instansi yang terkait yang akan mengatur pasokan
gas untuk transportasi, harga gas dll., lembaga/badan independen yang menguji peralatan
konversi, standar yang sudah ada di Indonesia harus diperjelas lagi, dan bukan hanya untuk
converter kit saja, tetapi untuk stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) serta bengkel yang
menangani kendaraan dengan BBG. Untuk keamanan dan pendataan yang baik diperlukan
juga system monitoring untuk kendaraan dengan BBG.

Karena kajian ini difokuskan untuk kondisi Propinsi Jawa Barat, maka untuk
Propinsi Jawa Barat diusulkan untuk melakukan suatu rencana program konversi dari BBM
ke BBG untuk kendaraan, terutama daerah-daerah yang berpotensi dengan adanya saluran
pipa gas serta jumlah kendaraan (terutama kendaraan umum), seperti Bogor, Depok, Bekasi,
Cirebon dll.

Jumlah kendaraan roda 4 di kabupaten!kota yang berpotensi tersebut sebanyak 878.505
unit dan pada tahun pertama kendaraan terse but dikonversi ke BBG sebanyak 10% dan
kenaikan setiap tahunnya sebesar 5%. Dari total selama 5 tahun kendaraan yang dikonversi
sebanyak 263.554 unit kendaraan. Dengan banyaknya populasi kendaraan yang dikonversi
tersebut, maka SPBG yang harus disediakan selama 5 tahun adalah sebanyak 351 SPBG.
Total tersebut didapat berdasarkan perhitungan 1 SPBG dapat melayani 750 kendaraan.
Dengan investasi sebesar 3,16 triliyun rupiah bisa mendapatkan keuntungan sebesar
14,9 triliun rupiah yang berupa penghematan subsidi dan penghematan bahan bakar. Konversi
tersebut akan memberikan pengurangan emisi C02 selama 5 tahun sebesar 3.074,8 ton dan
akan menghasilkan CDM sebesar US$ 772.385. Selain hal itu bila program konversi ini
berjalan sesuai rencana maka industri peralatan konversi di dalam negeri juga akan
berkembang pesat, dan secara otomatis jumlah lapangan kerja juga akan meningkat.

selangkapnya silahkan download Kajian Kebijakan Konversi Dari BBM Ke BBG Untuk Kendaraan

Menjadi Manusia Politik

Dibenci dan dicaci-maki, namun diam-diam juga mempesona dan diidam-idamkan. Begitulah kira-kira politik di Indonesia hari-hari ini. Di satu sisi, martabat politik di Indonesia sepertinya sedang menuju titik nadir. Bertolak dari berbagai peristiwa yang nyata dan diketahui oleh publik, politik menjadi begitu identik dengan siasat untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, kadang dengan cara manipulatif, tak jarang dengan melibatkan permainan uang. Politik juga identik dengan penggunaan kedudukan resmi untuk mengumpulkan keuntungan pribadi melalui berbagai cara, termasuk korupsi. Pada diri politikus, publik menemukan bayang-bayang figur kaum Sofis dalam khazanah Yunani, yang lihai dalam mengubah kesalahan menjadi kebenaran dan kebenaran menjadi kesalahan. Di tangan mereka, politik nyata tidak mungkin seratus persen didasari kejujuran, dan niscaya akan melibatkan dusta dan rekayasa.

Kurang-lebih demikianlah gambaran tentang politik di Indonesia dewasa ini sebagaimana disajikan pemberitaan media, talk show televisi, berbagai diskusi publik, dan perbincangan panas di media sosial. Katakanlah yang terjadi ini disebut sebagai krisis moralitas politik ataupun krisis martabat politik, hampir semua orang terpelajar di negeri ini memahaminya. Tiada hari tanpa perbincangan tentang politik, yang telanjur kehilangan martabatnya yang luhur.

Namun, pada sisi lain, mengapa masih banyak orang ingin menjadi politikus? Bagaimana menjelaskan antusiasme ribuan orang dalam memperebutkan daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif? Mereka adalah para pesohor, selebritas, intelektual, aktivis, pengusaha, mantan pejabat, dan mantan anggota legislatif yang tentu paham duduk masalah krisis yang terjadi. Mereka selama ini bahkan turut menjadi pengkritik kinerja lembaga legislatif. Tetapi mengapa kemudian mereka berubah menjadi ngotot ingin menjadi calon anggota legislatif (caleg)?

Politik menampakkan diri sebagai paradoks, dan sebagian masyarakat juga menyikapinya secara ambigu. Jika kita menanyakan motif mereka memasuki dunia politik, sudah pasti kita mendapatkan jawaban yang melegakan. Mereka ingin merehabilitasi politik yang sudah telanjur bengkok, ingin menciptakan sesuatu yang berbeda, bertolak dari pengandaian politik sebagai institusi yang luhur dan membebaskan. Apakah mereka nantinya berhasil menjadi antitesis dari para pendahulunya, kita boleh optimistis maupun pesimistis.

Pergulatan menjadi anggota lembaga legislatif adalah pergulatan menjadi manusia politik. Namun manusia politik seperti apakah yang kita sama-sama bayangkan? Bertolak dari pemikiran filsuf Yunani, Aristoteles, politik pertama-tama harus dipahami sebagai persoalan pemisahan antara urusan privat dan urusan publik. Politik baru terjadi ketika seseorang keluar dari zona kepentingan pribadi untuk memasuki zona tindakan dan perjuangan untuk kepentingan bersama. Maka, yang pertama-tama harus dilakukan seorang politikus adalah mengendapkan motif-motif privat: mencari pekerjaan, menumpuk kekayaan, menggapai kemasyhuran, atau meraih kekuasaan. Mengutip rumusan Hannah Arendt, motif-motif privat ini adalah segi-segi pra-politik yang dapat menyebabkan terjadinya kolonisasi urusan pribadi ke dalam urusan publik. Jika kolonisasi ini dibiarkan terjadi, niscaya politik akan dijalankan semata-mata sebagai urusan menguasai dan menundukkan orang lain.

Pertanyaannya kemudian: mampukah para caleg itu keluar dari domain kepentingan pribadi? Atau, jangan-jangan justru motif privat itu yang mendasari keputusan mereka untuk menjadi caleg. Masalah pokoknya, pemilu telanjur menjadi sangat materialistik di mata para caleg maupun pemilik hak suara. Tak syak lagi, politik adalah masalah uang. Menjadi caleg semakin lazim dijalani dengan logika investasi: membutuhkan modal tidak sedikit, dan karena itu mesti kembali modal bahkan menghasilkan keuntungan sekian tahun kemudian.

Ini masalah besar yang kita hadapi saat ini. Max Weber (1958) membedakan antara politikus yang hidup dari politik dan politikus yang hidup untuk politik. Antara politikus yang menempatkan politik sebagai sarana untuk mengejar kepentingan-kepentingan pribadi dan politikus yang menjadikan politik sebagai tujuan utama bagi proses-proses pengabdian untuk kehidupan bersama. Kita tidak tahu benar seperti apakah politikus yang notabene akan dihasilkan dalam hajatan besar dan mahal tahun 2014 nanti.

Meminjam pemikiran Hannah Arendt, manusia politik juga harus mampu menciptakan distingsi diri dan mampu bertindak secara otentik. Mereka harus berbeda dengan yang lain dan tidak sekadar mengekor para seniornya. Mereka harus mampu berjarak dan bersikap kritis terhadap sistem serta lingkungan. Persoalan distingsi diri ini sangat mendesak untuk ditekankan di sini. Sudah banyak kasus menunjukkan, politikus yang awalnya baik-baik secara perlahan-lahan dapat berubah menjadi korup, karena dia memasuki sistem yang korup atau bergaul dengan orang-orang yang tidak kredibel. Dihadapkan pada keburukan yang sistemik dan kolektif, mereka tidak berhasil menjaga otentisitas diri sehingga larut ke dalam mentalitas kawanan. Mereka cepat kehabisan energi untuk mempertanyakan dan memperbaiki prosedur atau mekanisme politik, lalu ikut-ikutan para seniornya dalam memperagakan apa yang dikatakan Weber tadi: menjadikan politik sebagai kendaraan untuk mengejar kepentingan pribadi atau partai politik.

Problem mentalitas kawanan ini adalah batu besar yang harus dipecahkan para calon wakil rakyat kita, sekaligus merupakan titik tolak jika mereka serius ingin memerangi fenomena korupsi berjemaah, mafia anggaran, komodifikasi pasal undang-undang, dan kongkalikong dalam memperebutkan jabatan-jabatan publik yang sudah demikian identik dengan kinerja DPR selama empat tahun terakhir. Manusia politik membutuhkan kemampuan untuk senantiasa berdialog dengan dirinya sendiri, sehingga berani mengatakan tidak kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, dan berani melawan hal-hak yang tidak dapat diterima oleh akal sehat.

Karena itu, menjadi manusia politik tentu bukanlah perjalanan yang gampang. Membutuhkan proses pendidikan, pengkaderan, penjenjangan, dan pematangan yang panjang. Waktu satu tahun menjelang Pemilu 2014 tentu terlalu pendek untuk menjalankan proses ini dan berisiko untuk menghasilkan manusia politik dalam pengertian yang lain. *

Pancasila di Tengah Pragmatisme Politik

Indonesia telah mencapai umur 68 tahun, artinya pemerintah dan masyarakat Indonesia  telah melalui proses panjang dalam berbangsa dan bernegara.

Dengan proses panjang tersebut diharapkan pemerintah dan masyarakat telah memahami hakikat dan menjiwai pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Harapan tersebut tindak kunjung tampak dalam kehidupan nyata, justru sebaliknya pemerintah dan masyarakat semakin mengabaikan dan bahkan lupan dengan pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

Bentuk nyata hilangnya pancasila sebagai landasan bangsa dan negara adalah mencuaknya berbagai probalematika bangsa seperti menguatnya gerakan separatisme, menguatnya intoleransi antara umat beragama, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, dan rendahnya indeks pembangunan manusia. Pancasila telah dilupankan, diabaikan, dan tidak lagi dianggap sebagai falsafah bangsa. Padahal lahirnya pancasila melalui kerja keras founding father. Lima sila yang ada di dalamnya diletakkan dengan penuh kehati-hatian agar searah dengan corak kehidupan bangsa serta dapat menjamin kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bangsa Indonesia seutuhnya.

Masyarakat tidak boleh lupa dengan sejarah. Lupa akan sejarah adalah bentuk dari penghianatan terhadap pejuang-pejuang bangsa yang susah payah membentuk dan mempersatukan masyarakat dalam satu bangsa. Tanggal 01 Juni adalah momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk memikirkan dan mengingat kembali sejarah-sejarah bangsa termasuk sejarah lahirnya pancasila sebagai ideologi dan sumber dari segala sumber hukum. Pancasilan adalah ideologi bangsa yang dilahirkan melalui proses perdebatan intelektual, kritis, rasional, dan ilmiah antara tokoh-tokoh penting (founding father) bangsa terutama Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.

Founding father bangsa mencurahkan segala fikiran dan tenaga untuk merumuskan ideologi bangsa dengan tepat yang dapat mempersatukan pulau-pulau nusantara, bahasa, budaya, dan suku yang berbeda-beda untuk berada dalam satu organisasi negara bangsa. Tanggal 1 Juni 1945, gagasan dan ide founding father berhasil dirumuskan dan disatupadukan yang kemudian dikenal pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Karena itu, tanggal 1 Juni dikenal sebagai hari lahirnya pancasila.

Memikirkan dan mengingat akan Pancasila bukan bermakna bagaimana elemen bangsa memahami lahirnya pancasila namun memiliki makna yang jauh dari itu yaitu bagimana implementasi pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini. Apakah semua elemen bangsa telah menjiwainya atau justru sebaliknya. Ajaran pancasila memiliki makna yang sangat agung dan terhormat karena didalamya terdapat nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kebangsaan.

Pancasila mengajarkan segenap warga negara untuk bertuhan, bermoral, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti. Manusia harus membangun hubungan yang saling memanusiakan, memuliakan, menghormati antara satu dengan yang lain, mengedepankan kebersamaan untuk kebaikan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Didalam pancasila tidak terdapat celah untuk tidak kebaikan. Namun seperti yang dijelaskan diawal tulisan ini, pancasila telah dilupakan, diabaikan, dan bahkan dianggap sebagai ideologi yang tidak lagi tepat sebagai pedoman bangsa dan negara. Jejak pendapat Kompas tahun 2008, 2011, dan tahun 2012 menunjukkan pancasila tidak lagi dipercaya sebagai ideologi bangsa dan negara.

Ada banyak faktor yang membuat masyarakat lupa akan pancasila salah satunya adalah  tidak adanya pemimpin politik dan pemerintahan sebagai panutan dan teladan yang benar-benar menjiwai pancasila. Di awal-awal kemerdekaan, Indonesia masih memimliki kepemimpinan politik  yang menjiwai pancasila namun di era sekarang ini sulit menjumpai kepemimpinan politik pancasilais. Banyak elit politik yang terjebak dalam politik pragmatis.

Elit politik lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok daripada kepentingan bangsa. Pancasila hanya dijadikan lipstik service, retorika politik dan dijadikan sebagai legitimasi formal kebijakan pragmatis. Prilaku buruk elit politik ditunjukkan melalui politik amoral seperti korupsi dan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan bangsa yang lebih besar.

Dampak pragmatisme politik adalah terbentuknya struktur birokrasi pemerintah yang tidak mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Fungsi birokrasi sebagai mesin untuk merealisasikan tugas dan fungsi negara tidak dapat dijalankan dengan baik terutama fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Sejatinya birokrasi menjadikan pancasila sebagai pedoman namun lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan elit yang memperhatikan dan memposisikan birokrasi dalam struktur pemerintahan.

Birokrasi bukan melayani masyarakat namun melayani elit dan dirinya sendiri. Stigma yang tertanam kuat adalah “birokrasi bukan melayanani namun dilayani” dan “birokrasi ABS (asal bapak senang). Ini-lah bentuk dari wajah birokrasi elitis.

Kepemimpinan politik pragmatis dan birokrasi elitis memicu lahirnya segudang problematika bangsa sehingga masyarakat tidak percaya dengan adanya negara termasuk pancasila sebagai falsafah dan ideologi pedoman bangsa. Masyarakat sangat mudah melakukan tindakan yang bertentangan dengan pancasila seperti gerakan seperatisme, intoleransi, memberlakukan hukum rimba, dan melakukan tindakan kriminal.

Buktinyata yang dapat kita lihat akhir-akhir ini adalah minimnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum. Rata-rata pelaksanaan pemilu, pileg, dan pemilukada dimenangkan oleh golput. Hal ini secara langsung menunjukkan ketidak pedualian masyarakat terhadap negara dikarenakan kekecewaannya terhadap kinerja elit politik dan pemerintah yang tidak menjiwai pancasila dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Fenomena elit politik dan pemerintah serta masyarakat yang mengabaikan pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara dipandang sebagai persoalan serius dan membahayakan eksistensi dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apabila persoalan ini terus dibiarkan tidak menutup kemungkinan, NKRI bubar ditelan zaman karena prilaku anak kandungnya sendiri yaitu elit politik, pemerintah, birokrasi, penegak hukum, dan masyarakat.

Karena itu, diupayakan strategi dan langkah nyata semua stakeholder bangsa untuk mengatasi persoalan tersebut. Stakholder yang paling bertanggungjawab adalah pemerintah. Pemerintah harus melakukan upaya-upaya nyata untuk mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara termasuk pancasila. Upaya yang harus dikedepankan adalah menumbuhkan good dan political will semua stakeholder terutama elit politik dan birokrasi untuk membuat kebijakan-kebijakan populis yang berasaskan pancasila dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya.

Parpol + Media

Dalam perspektif komunikasi politik, sebenarnya kita dapat mengetahui bahayanya media penyiaran dikuasai oleh para politisi diantaranya dengan  analisis framing. Karenanya, berita menjadi manipulatif dan bertujuan untuk menguntungkan si pemilik modal yang juga pengurus partai politik.

Pertemuan Presiden SBY dengan para pemimpin redaksi (Pemred) media massa pada Jumat, 15 Maret 2013 menyinggung pengaruh kepemilikan modal dalam pemberitaan di media massa. Dalam berbagai kesempatan Presiden SBY sering mengeluhkan dirinya dan partainya tidak memiliki media jadi tidak bisa mempengaruhi isi pemberitaan di media, terutama media penyiaran. Berbeda dengan beberapa pimpinan partai politik lainnya yang menjadi pemilik utama tidak hanya satu media massa tapi beberapa media massa.

Menurut penulis, keluhan Presiden SBY ini wajar dan dapat dipahami karena pada kenyataannya para pemilik media lebih sering muncul di medianya dan mempengaruhi isi pemberitaan yang menguntungkan pemilik beserta partainya dan merugikan lawan politik. Kerugian pemberitaan ini sering dialami oleh partai politik yang tidak memilik media massa. Tahun lalu, Partai Demokrat, partai milik Presiden SBY ini mengadukan TV One dan Metro TV ke Komisi Penyiaran Indonesia. Partai Demokrat  merasa dirugikan oleh pemberitaan kedua industri penyiaran ini yang sering memojokkan partai berlambang ‘mercy’ ini dengan sebutan partai sarang koruptor. Walhasil, elektabilitas Partai Demokrat dalam beberapa survei menunjukan penurunan yang sangat tajam
Sejak merebaknya kasus korupsi akhir-akhir ini yang menjerat banyak politisi dari beberapa partai besar gencar di beritakan di berbagai media massa, membuat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik kian menurun. Namun kasus korupsi ini tidak berpengaruh secara signifikan bagi partai politik yang memiliki industri penyiaran seperti Partai Golkar. Meskipun elit partai ini ditangkap KPK karena kasus korupsi dan ketua partainya tersangkut kasus Lumpur Lapindo, survei menunjukan elektabilitasnya tetap tinggi. Inilah yang membuktikan ada korelasi positif antara partai politik dan kepemilikan media.

Kuatnya pengaruh pemilik media massa dalam membangun realitas politik ini telah memunculkan wacana pelarangan pengurus partai politik memiliki media masa, terutama industri penyiaran. Industri penyiaran memiliki karakteristik yang berbeda dengan media cetak yang menyebabkan wacana pelarangan politisi menjadi pemilik media penyiaran menjadi relevan.

Sekurang-kurang ada 3 karakteristik industri penyiaran yang membedakan dari industri media lainnya. Pertama, industri penyiaran dalam beroperasi menggunakan frekuensi yang merupakan sumber daya alam (SDA) yang terbatas. SDA yang terbatas ini merupakan milik publik (public domain) yang seharusnya dikelola negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk  kepentingan publik (public interest) sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3. Frekuensi merupakan sumber daya alam terbatas dan strategis, yang memiliki nilai ekonomis tinggi, yang dikuasai oleh Negara, yang sifat gelombangnya dapat merambat ke segala arah tanpa mengenal batas wilayah sebuah negara.

Kedua, industri penyiaran yang menggunakan frekuensi dapat leluasa menyampaikan pesannya kepada masyarakat tanpa diundang dan tidak berbayar (free to air). Mau tidak mau, suka tidak suka isi media ini akan masuk ke ruang publik, ruang keluarga, dan ruang privasi kita. Berbeda dengan media cetak seperti Koran untuk membacanya kita harus membelinya.

Ketiga, media penyiaran mempunyai kemampuan yang lebih kuat dengan menggunakan audio visual untuk melakukan propaganda dan mengkonstruksi realitas sosial masyarakat serta pembentukan opini publik sesuai dengan ideologi media yang ditentukan oleh pemilik modal. Mereka dapat melakukan agenda setting, sehingga apa yang penting bagi media menjadi penting bagi masyarakat. Akibatnya, isi siaran menjadi tidak berimbang dan cenderung memihak kepada partai politik tertentu.

Karena karakteristik industri penyiaran ini maka diperlukan regulasi penyiaran yang kuat agar lahir isi siaran yang sehat dan mendidik bagi kemajuan bangsa Indonesia. Undang-undang yang mengaturnya haruslah ketat (highly regulated) karena di negara demokrasi manapun termasuk AS dan Eropa, penyiaran diatur secara ketat.

Kontroversi Pelarangan Kepemilikan Industri Penyiaran

Karakteristik industri penyiaran di atas merupakan dasar yang kuat untuk mengkhususkan industri penyiaran dengan industri yang lainnya, termasuk mengatur secara ketat pelarangan elit partai politik sebagai pemilik industri penyiaran. Menurut ilmuwan politik, Sigmund Neuman partai politik merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham. Jadi, pelarangan ini menurut penulis rasional karena partai politik dapat menggunakan media penyiaran miliknya untuk mencapai tujuan, nilai-nilai, dan cita-cita ideologi kelompoknya. Termasuk menggunakan media penyiaran untuk menyampaikan berita baik tentang partainya dan berita buruk tentang lawan politiknya dibalik kaidah jurnalistik.

Para politisi pemilik media penyiaran ini berargumen bahwa industri penyiaran yang dimilikinya adalah lembaga penyiaran swasta dalam bentuk perseroan terbatas (PT). Sebagai warga negara mereka berhak memperoleh kehidupan yang lebih baik melalui dunia bisnis yang dilindungi oleh kontitusi, termasuk dalam bisnis penyiaran. Mereka juga berargumentasi bahwa selama ini mereka bekerja profesional dan transparan sesuai kaidah jurnalistik yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, argumentasi mereka adalah pelarangan memiliki industri penyiaran adalah melanggar hak asasi manusia.

Kendati demikian, dalam pelaksanaannya hak tersebut dapat dinegasikan demi kepentingan publik yang lebih besar dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti hak pilih TNI/Polri yang “hilang” dalam UU pemilu, larangan bagi TNI/Polri untuk melakukan bisnis padahal mereka adalah warga negara Indonesia namun dikecualikan dalam hal tertentu. Jadi pelarangan pengurus partai politik menjadi pemilik media bisa dibenarkan untuk memberikan keadilan bagi semua.

Dalam perspektif komunikasi politik, sebenarnya kita dapat mengetahui bahayanya media penyiaran dikuasai oleh para politisi diantaranya dengan  analisis framing. Analisis ini digunakan untuk mengetahui cara-cara atau ideologi dibalik media dalam mengkonstruksi realitas dalam pemberitaan untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dari fakta yang ada mereka menentukan bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana berita tersebut (Nugroho,1999). Karenanya, berita menjadi manipulatif dan bertujuan untuk menguntungkan si pemilik modal yang juga pengurus partai politik.

Sebagai contoh dalam kasus banyaknya kader Nasdem yang mengundurkan diri dan pindah ke partai lain tidak secara intens diberitakan di Metro TV. Metro TV lebih sering memunculkan pemberitaan kepindahan anggota DPR dari partai politik tertentu ke Nasdem. Dalam kasus Lumpur Lapindo, TV One tidak pernah menyampaikan pemberitaan yang negatif terhadap Ketua Umum Golkar, Abu Rizal Bakrie (ARB) karena ia adalah pemilik media tersebut. ARB lebih sering muncul dalam iklannya sebagai pemimpin nasional. ARB dikonstruksi oleh TV One sebagai sosok pemimpin tanpa cacat, penuh simpati, dan merakyat. Meskipun pada kenyataanya sebagian publik menyangsikan hal tersebut.

Kasus korupsi yang melibatkan politisi Golkar seperti kasus pencetakan Alqur’an di Kementerian Agama, kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota Komisi Hukum DPR dari Golkar yang terlibat kasus Simulator SIM tidak diberitakan secara intens. Berbeda dengan pemberitaan korupsi yang melibatkan partai lain seperti Partai Demokrat. Pagi, siang, sore, dan malam hari secara berulang kita akan disuguhkan dengan berita yang sama yang mengesankan Partai Demokrat adalah partainya sarang koruptor. Inilah konsekuensi logis dari kepemilikan industri penyiaran oleh politisi.

Menurut penulis, setiap partai politik yang tidak memiliki industri penyiaran akan selalu dirugikan oleh industri penyiaran yang dikuasai oleh lawan politiknya. Untuk itu, perubahan Undang-Undang Penyiaran yang sedang dibahas di DPR saat ini adalah pintu masuk bagi mayoritas partai politik yang tidak memiliki industri penyiaran untuk memasukan klausul pelarangan pengurus partai politik memiliki industri penyiaran. Apakah Anda setuju?