Negri Dinasti Politik Praktis

imagesSebagai salah satu negara dengan demokrasi tersebar di dunia maka Indonesia menjadi perhatian dunia Internasional. Hampir tiap bulan ada saja pemilihan yang diadakan di negara ini, baik pemilihan Kepala Desa, pemilihan Walikota dan Bupati, serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang terus menerus dari Aceh hingga Papua.

Dari Sabang sampai Merauke berjajar pemilihan-pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Nanti kalau ribut-ribut semuanya, mereka akan datang ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan membuat pusing para hakim Mahkamah Konstitusi untuk menggelar kasus perkara terkait pilkada.

Dan puncaknya pada April 2014 pemilihan Umum (pemilu) partai Politik dan selanjutnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sekitar bulan Juli 2014. Memang banyak survei-survei yang membicarakan calon-calon yang akan tampil untuk memimpin negara ini.

Ada juga wacana mendorong Ibu Negara Ani Yudhoyono menjadi calon presiden pada Pemilu Presiden 2014 mendatang dimana sudah digaungkan beberapa kader Partai Demokrat. Terkait hal ini tentu saja membuat rencana itu menimbulkan tudingan adanya keinginan keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membangun sebuah dinasti politik di Indonesia.

Partai Demokrat kelihatannya tidak tertarik pada dinasti politik, tetapi mereka melihat kondisi riil politik yang terjadi. Masalah Korupsi yang menimpa para kader partai demokrat saja sudah membuat Mereka pusing tujuh keliling.

Petinggi Partai Demokrat tidak akan mengizinkan siapapun dari anggota keluarganya untuk dicalonkan menjadi Presiden.Kendati itu dicalonkan oleh partainya sendiri.

Rupanya ada juga Larangan kekerabatan dalam pencalonan kepala daerah. Hal ini kelihatannya diperlukan untuk menjaga semangat reformasi. Kekerabatan tumbuh di balik prosedur pemilihan kepala daerah langsung.

Saat ini teridentifikasi ada 57 kepala daerah yang membangun dinasti politik lokal. Luar biasa sukses mereka mengkader anggota keluarnya untuk berpolitik praktis.

Pemerintah mendukung kalau DPR sepakat bahwa larangan kekerabatan dalam pilkada diperluas dalam satu provinsi. Faktanya, hal seperti itu terjadi di banyak daerah.

Sebagian politik dinasti tampak pada suksesi langsung. Suami, istri, anak, ayah, kakak, saudara ipar diajukan menggantikan kepala daerah petahana. Namun, banyak pula suksesi tidak langsung di daerah itu juga, tetapi di daerah lain dalam satu provinsi.

Contoh paling menonjol adalah kekerabatan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Dia adalah kakak kandung Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, kakak tiri Wali Kota Serang Tb Haerul Jaman, kakak ipar Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan anak tiri Wakil Bupati Pandeglang Heryani.

Ichsan Yasin Limpo yang kini Bupati Gowa adalah adik Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Di Sulawesi Utara, ada Wakil Bupati Minahasa Ivan SJ Sarundajang yang putra Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang. Wali Kota Padang Sidempuan Andar Amin Harahap adalah anak Bupati Padang Lawas Bachrum Harahap. Kendati Zulkifli Nurdin sudah tidak menjabat Gubernur Jambi, putranya, Zumi Zola, kini jadi Bupati Tanjung Jabung Timur.

Politik kekerabatan ini menunjukkan akar feodalisme dan tradisi monarki di Indonesia belum sepenuhnya berubah. Bukan meritokrasi yang melandasi pilkada, melainkan nepotisme dan kolusi yang berusaha dirobohkan dalam Reformasi 1998.

Terkait adanya usulan DPR bahwa larangan politik dinasti diperluas. Maka kalau DPR sepakat, seharusnya pemerintah harus setuju juga.

Tetapi larangan ini tidak melanggar hak asasi orang perorang untuk mencalonkan diri dalam pilkada jika dihadapkan pada hak asasi orang banyak. Politik dinasti mengesankan akses kekuasaan hanya ada pada segelintir kalangan.

Hak konstitusional warga negara memang tidak bisa dibatasi. Yang mesti dilakukan negara adalah mencegah seseorang menyalahgunakan kekuasaan untuk menguntungkan kerabatnya, bukan sekadar mencantumkan larangan yang menghilangkan hak konstitusional warga negara.

Padahal dengan adanya pembatasan kerabat kepala daerah itu baik untuk membangun politik yang adil. Yang terpenting adalah Undang-undang benar-benar mengatur tata cara berdemokrasi yang benar, tidak menyalahgunakan kekuasaan apalagi membagi-bagi kue kekuasaan kepada sanak saudara sendiri dimana bisa menimbulkan polemik bagi masyarakat dan terbuka pula pintu yang besar untuk melakukan korupsi berjamaah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s