Dilema BBM & BLSM

Kenaikan BBM sudah hampir bisa dipastikan. Dalam rangka hal tersebut bersama beberapa sebab lainnya seperti berubahnya asumsi-asumsi makro ekonomi, pemerintah bersama DPR sedang membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013. Saat pemerintah dan DPR sepakat lalu DPR menyetujuinya maka APBN 2013 akan berubah menjadi APBN-Perubahan (APBN-P) 2013.

Berdasarkan informasi resmi yang dikeluarkan pemerintah dan informasi-informasi dari berbagai media maka di dalam APBN-P 2013 akan ada beberapa perubahan drastis antara lain peningkatan harga BBM bersubsidi, perubahan alokasi dana subsidi BBM, penghematan belanja negara dan munculnya alokasi belanja baru berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

BBM Bersubsidi tidak perlu naik, asal…

Penyebab harga BBM bersubsidi dinaikkan sudah kita ketahui bersama. Hal ini dikarenakan kuota BBM bersubsidi dalam APBN 2013 dipastikan akan terlampaui. Terlampauinya kuota karena BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin juga sangat banyak digunakan oleh masyarakat mampu. Himbauan agar masyarakat mampu tidak menggunakan BBM bersubsidi tidak digubris dan tidak berguna.

Sudah rahasia umum bahwa penikmat BBM bersubsidi terbesar adalah pemilik kendaraan pribadi baik motor, mobil bahkan mobil mewah, bukan rakyat miskin yang setiap hari naik angkutan umum. Andai motorpun memakai BBM bersubsidi maka tidak akan serakus konsumsi mobil pribadi/mobil mewah. Saat motor mengisi 3 liter untuk seminggu maka mobil menggunakan lebih dari 10 kali lipatnya. Andai masyarakat mampu mau berpartisipasi tidak memakai BBM Bersubsidi, maka tidak perlu ada kenaikan harga BBM bersubsidi.

Dilema Kenaikan BBM Bersubsidi

Kenaikan BBM bersubsidi adalah suatu keniscayaan. Siapapun presidennya, pemenang pemilunya, koalisinya, maka harga BBM harus dinaikkan suatu waktu dan sewaktu-waktu. Sifat BBM yang merupakan sumber daya alam habis pakai dan tidak bisa diperbaharui mempertegas hal itu. Cadangan minyak di belahan dunia manapun mulai berkurang bahkan beberapa telah habis. Prinsip ekonomi pun berlaku, makin langka suatu barang maka harganya akan semakin mahal.

Disisi citra pemerintah, partai pemenang pemilu dan partai koalisi, kenaikan harga BBM bersubsidi sangat merugikan dan menurunkan wibawa. Bahkan hal ini kadangkala menjadi sebab runtuhnya suatu pemerintahan. Oleh karena itu sah-sah saja bila pemerintah berusaha untuk menekan efek negatif dari kebijakan tersebut melalui berbagai instrumen yang bisa digunakannya. Bila harga BBM tidak dinaikkan, ada kemungkinan krisis ekonomi akan menerpa yang dapat berakibat lebih buruk lagi dan lebih sulit untuk bangkit.

Disisi citra partai, kenaikan harga BBM bisa menjadi jualan sexy dan laris bagi partai yang menentang kenaikan harga BBM. Oleh karena itu tidak aneh bila partai-partai dari koalisi pemerintah pun ada yang tanpa malu menentang kenaikan BBM. Informasi terbaru mengenai hal ini ada sebuah partai koalisi pemerintah yang dalam rapat setgab menyetujui kenaikan BBM namun fraksinya malah mengumumkan ke publik menentang kenaikan BBM. Partai oposisi memang berhak menggunakan kenaikan BBM sebagai komoditas politik, namun bisakah mereka menjawab pertanyaan ini: Apakah bisa menjamin tidak akan ada kenaikan BBM saat mereka berkuasa?

Dilema BLSM

Kenaikan BBM bersubsidi otomatis akan menimbulkan multiplier efect terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, yang paling terpukul pertama kali tentulah rakyat miskin dan hampir miskin (golongan ekonomi lemah). Golongan ekonomi menengah ke atas meskipun terpengaruh, namun masih bisa berkelit dengan melakukan penghematan dan subtitusi kebutuhan yang harganya dianggap relatif mahal dengan yang lebih murah.

Bagi golongan ekonomi lemah, mereka yang pas-pasan, sering kurang, bahkan sudah menggunakan harga termurah, apa yang bisa dilakukan ketika harga termurah pun menjadi naik? Tentulah kebutuhan tersebut tidak akan terjangkau. Adakah pilihan untuk melakukan subtitusi kebutuhan dengan mencari barang lain yang harganya lebih murah? Mustahil!

Oleh karena itu untuk mengantisipasi shock yang akan diterima masyarakat golongan ekonomi lemah maka pemerintah akan memberikan BLSM. Untuk alasan tersebut maka sah-sah saja ditempuh kebijakan memberikan BLSM. Setelah keterkejutan ekonomi masyarakat bawah bisa diatasi, barulah diberikan terapi selanjutnya yaitu membuat mereka mandiri dengan program-program padat karya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Suka atau tidak suka, BLSM ini memang ada muatan politiknya. Bisa negatif bisa positif tergantung landasan berpikir dan persepsi masing-masing. Penulis menilai BLSM ini dimaksudkan untuk mengatasi kemungkinan gejolak besar yang akan terjadi di masyarakat golongan ekonomi lemah. Mereka yang terkena langsung hantaman dari efek kenaikan BBM bersubsidi rentan disalahgunakan untuk tujuan-tujuan tertentu bahkan tujuan politik kotor.

Emosi masyarakat bawah lebih cair, relatif mudah diarahkan dan diombang-ambingkan. Sejarah menunjukkan suatu chaos dapat disebabkan oleh emosi masyarakat bawah yang tidak terbendung karena ketidakpuasan atas kesulitan hidup. BLSM bisa digunakan sebagai parasetamol untuk meredakan panas yang timbul akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Setelah panasnya reda dan berkurang sakitnya, barulah diberikan stimulan agar mereka bisa leluasa bergerak untuk mencari nafkah. Stimulan tersebut berupa program-program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas ekonomi rakyat yang tentu saja bagi kalangan tertentu akan tetap dianggap sebagai politik pencitraan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s