Beberapa Masalah dalam Regulasi Tahapan Pencalonan Pemilu 2014

Abstrak

Beberapa kebijakan KPU yang tertuang dalam Peraturan KPU menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Hal yang menonjol adalah terkait pemunduran jadwal pentahapan pencalonan calon legislatif (caleg), yang berimbas kepada status caleg itu sendiri, di mana para caleg banyak yang terancam “gugur” karena aturan tertentu yang ada dalam Peraturan KPU. Selain itu, banyaknya perubahan pentahapan pencalonan caleg dalam kurun waktu satu tahun terakhir menimbulkan pandangan negatif bahwa KPU tunduk pada kekuatan politik tertentu. Hal yang direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah, setiap langkah yang akan diambil KPU seharusnya senantiasa dikonsultasikan dahulu terhadap DPR RI dan Pemerintah, dan perlu ada kesadaran dari KPU bahwa kewenangan atributif yang melekat padanya dibatasi oleh UU dan etika politik.

 A. Pendahuluan

Masa-masa perekrutan calon anggota legislatif (caleg) oleh partai-partai politik yang dinyatakan bisa mengikuti Pemilu Legislatif Tahun 2014 telah dilangsungkan. Regulasi yang mengatur masalah pencalonan pemilu legislatif tahun 2014 semakin ketat, setidaknya jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2009. Bahkan beberapa ketentuan sempat membuat sejumlah partai politik bekerja keras dalam memformulasikan daftar calon sementara (DCS) yang mulai didaftarkan ke KPU pada tanggal 9 April 2013.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Peraturan KPU) No. 7 Tahun 2013 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan KPU No. 13 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota masih menyimpan sejumlah kejanggalan.

Selain itu, KPU juga mengubah tahapan Pemilu dengan mengubah Peraturan KPU No. 7 Tahun 2012 menjadi Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013. Peraturan KPU baru itu tidak saja menimbulkan perubahan tapi tidak sinkron dengan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan.

 

 

Calon anggota legislatif yang diajukan semua partai peserta Pemilu 2014 terancam tidak dapat memenuhi syarat. Pencalonan berpotensi tidak sah terkait ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) yang mensyaratkan bakal calon anggota legislatif harus terdaftar sebagai pemilih.

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin mengatakan, semua bakal caleg belum pernah ditetapkan terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS) dan/atau daftar pemilih tetap (DPT). Padahal, dalam UU Pemilu, warga negara Indonesia baru bisa dikategorikan terdaftar sebagai pemilih apabila telah ditetapkan dalam DPS/DPT oleh KPU. Adalah pelanggaran terhadap UU Pemilu jika KPU kemudian menetapkan bakal caleg terdaftar sebagai pemilih berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan jajaran KPU.

Merujuk pada Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013 tentang jadwal tahapan, penetapan DPS baru dilakukan pada Juli 2013 dan penetapan DPT di kabupaten/kota baru mulai September 2013. Adapun batas waktu penyerahan dokumen persyaratan bakal caleg ke KPU pada 22 April.

Dengan demikian patut diduga KPU telah melakukan kekeliruan yang cukup fatal dalam menyusun jadwal tahapan Pemilu. Itu karena, menurut Pasal 4 UU Pemilu, tahapan penyusunan daftar pemilih telah ditempatkan sebagai tahapan Pemilu yang kedua, sementara tahapan pencalonan berada pada tahapan keenam.

B. Beberapa Masalah

Aturan yang dikeluarkan KPU memang terkesan “mengada-ada.” Alasannya adalah bahwa pada Pasal 51 ayat 1 huruf I dalam UU Pemilu hanya menegaskan bahwa bakal caleg harus memenuhi persyaratan terdaftar sebagai pemilih setelah KPU menetapkan orang tersebut sebagai pemilih dalam DPT.

Hal tersebut akan mengundang pertanyaan kritis, mengapa KPU membuat peraturan yang memberatkan kepada caleg. Tindakan KPU yang memperberat caleg ini bisa saja dikualifikasikan sebagai upaya menghalangi hak orang untuk menjadi caleg.

Selanjutnya, implikasi dari perubahan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2012 menjadi Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013 adalah bahwa dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 disebut istilah ‘masa perbaikan DCS’, istilah ini tidak dikenal dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013. Dengan demikian, istilah itu tentunya akan menimbulkan kebingungan, yaitu apakah istilah tersebut mengacu pada jadwal masa ‘Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota’ tanggal 9–22 Mei 2013, atau pada saat DCS sudah ditetapkan yaitu masa ‘Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.’

Kebingungan yang akan ditimbulkan adalah dikarenakan dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013, Pasal 30 ayat (2), Penerimaan masukan dan/atau tanggapan masyarakat terhadap DCS adalah 10 hari sejak DCS diumumkan. Sedangkan dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013, jadwal penerimaan masukan dan atau tanggapan masyarakat terhadap DCS adalah tanggal 14–27 Juni 2013 atau 14 hari.

Selain itu, dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 Pasal 31 ayat (1), Permintaan klarifikasi kepada parpol atas masukan dan atau tanggapan masyarakat terhadap DCS, paling lambat dua hari sejak berakhirnya masa masukan dan tanggapan dari masyarakat. Sedangkan dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013, jadwal permintaan klarifikasi kepada parpol adalah tanggal 28–4 Juli 2013 atau tujuh hari.

Hal lain yang dapat dicermati adalah bahwa dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013, Pasal 31 ayat (4) terkait Pemberitahuan penggantian calon, paling lambat tiga hari sejak diterimanya hasil klarifikasi. Sedangkan dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013, jadwal pemberitahuan penggantian DCS adalah tanggal 19–25 Juli 2013 atau tujuh hari.

Terkait penggantian calon dalam hal calon dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) berdasarkan klarifikasi parpol (Pasal 31 ayat 5), pengajuannya adalah tujuh hari. Hal ini berbeda dengan ketentuan pengajuan pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) yang menggunakan ketentuan 14 hari, sedangkan dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013 jadwal Pengajuan penggantian bakal calon adalah tanggal 26 Juli sampai dengan 1 Agustus 2013 atau tujuh hari.

Hal penting selanjutnya adalah bahwa dalam Pasal 31 ayat (6) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan pengganti calon Anggota selama tiga hari. Sedangkan dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013,Verifikasi pengganti DCS adalah tanggal 2–8 Agustus 2013 atau tujuh hari.

Dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013 jadwal Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) adalah tanggal 9–22 Agustus 2013 atau 14 hari, sedangkan dalam sosialisasi KPU menyampaikan penyusunan DCT adalah lima hari.

Hal membingungkan yang terakhir adalah bahwa masa pengumuman DCT dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 adalah satu hari, sedangkan dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013 adalah tanggal 23–25 Agust 2013 atau tiga hari.

Bila dicermati, ada beberapa hal yang menyebabkan pemunduran tahapan itu terjadi. Pertama, karena kualitas dari para komisioner yang belum maksimal. Kapasitas mereka masih perlu dipertanyakan. Perubahan demi perubahan atas suatu Peraturan KPU membuktikan hal itu. Belum genap satu tahun mereka menjabat, Peraturan KPU tentang jadwal tahapan saja sudah berubah sebanyak lima kali. Mulai dari Peraturan KPU No. 7 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 14 Tahun 2012, No. 18 Tahun 2012, dan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013. Padahal, Komisioner KPU pada Pemilu 2009 saja yang oleh banyak kalangan dinilai tidak profesional, tidak pernah merubah satu aturan sebanyak lima kali dalam satu tahun.

Kedua, hal itu terjadi karena kemandirian para Komisioner KPU belum begitu kukuh. Di antara perubahan demi perubahan itu justru teridentifikasi karena mereka terkesan tunduk pada kepentingan pihak tertentu. Sebagai contoh, Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013 diduga kuat terbit karena adanya permintaan dari parpol tertentu. Di sini kita tidak bisa menyalahkan bila sebagian kalangan menilai KPU telah kehilangan rohnya sebagai lembaga yang mandiri dan profesional.

Hal lain yang bisa kita lihat adalah bahwa boleh jadi perubahan yang berulang-ulang itu akibat proses penyusunan Peraturan KPU tidak dilakukan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana pelibatan masyarakat dalam proses penyusunannya masih sangat minim.

 

C. Penutup

Terkait tahapan, UU Pemilu khususnya Pasal 4 ayat (2) dengan jelas mengatur bahwa tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih lebih dahulu dari tahapan pencalonan, dimana tahapan pendaftaran pemilih ditempatkan pada urutan dua sementara pencalonan pada urutan enam, maka seharusnya, yang didahulukan adalah tahapan penyusunan daftar pemilih.

Terkait perubahan Peraturan KPU (Peraturan KPU) No. 7 Tahun 2012 menjadi Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013, khususnya dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013, di mana disebutkan istilah ‘masa perbaikan DCS,’ maka rekomendasinya adalah bahwa seharusnya dipakai bukan masa perbaikan DCS melainkan “Masa Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.”

Adapun rekomendasi yang lebih umum adalah bahwa perubahan Peraturan KPU harusnya dikonsultasikan dengan DPR secara intensif sebagaimana amanat UU agar ada penjelasan yang menyeluruh dan lengkap tentang UU sebelum dijabarkan dalam Peraturan KPU. Selama ini, apabila ada kritik terhadap Peraturan KPU, lembaga penyelenggara pemilu itu selalu berdalih bahwa yang dilakukan sudah dikonsultasikan dengan DPR dan Pemerintah sebagaimana perintah UU Pemilu. Selain itu, KPU selalu berdalih bahwa KPU hanya menjalankan kewenangan atributif yang diberikan oleh UU.

Perlu diingat bahwa rapat ‘konsultasi’ dengan DPR tidak menjadi jaminan adanya kepastian hukum bahwa Peraturan KPU sudah benar dan tidak dapat digugat di lembaga peradilan. Faktanya, KPU dan DPR tidak pernah final membahas materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan KPU sebagai tindak lanjut UU. Faktanya pula KPU sering kali terkesan “arogan

untuk menerima masukan dari anggota DPR yang bukan pimpinan atas dalih kewenangan atributif. Hal ini tidak boleh terjadi lagi. KPU harus diingatkan bahwa kewenangan atributif yang diberikan oleh UU kepada KPU bukan tanpa batasan melainkan dibatasi oleh UU, etika, dan moral.

Terakahir, atas semua proses pencalonan tersebut, terdapat tahapan pengajuan keberatan bagi para calon kepada Bawaslu dan selanjutnya kepada PT TUN dan MA sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

Rujukan:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

5. “Regulasi Pencalegan 2014 Lebih Ketat,” http://www.suaramerdeka.com, diakses 8 April 2013.

6. “Peraturan KPU No. 13 bisa Sebabkan Seluruh Caleg Gugur,” http://www. metrotvnews.com, diakses 9 April 2013.

7. “Caleg DPR/DPRD 2014 yang diajukan Parpol Terancam,” http://www.pikiran-rakyat.com, diakses 9 April 2013.

bagan penyelesaian sengketa pemilu di PT TUN dan MA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s